DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak Presiden Joko Widodo mengakui peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Desakan ini muncul seiring dengan hasil kajian terbaru Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mengindikasikan adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh akan menverifikasikan temuan elemen masyarakat sipil mengenai peta data digital Pelanggaran HAM di masa konflik Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi elemen sipil masyarakat yang terdiri dari Asia Justice and Rights (AJAR), KontraS Aceh, LBH Banda Aceh dan PASKA Aceh menyerahkan data peta digital Pelanggaran HAM masa konflik di Aceh ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Rabu (26/6/2024).

DIALEKSIS.COM | Nasional - Keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) mengajak rakyat Indonesia untuk lebih teliti dalam mengevaluasi rekam jejak calon presiden dan wakil presiden sebelum menentukan pilihan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Terungkapnya kasus dugaan korupsi berupa SPPD fiktif yang dilakukan berjamaah oleh Komisioner KKR Aceh periode 2022-2027 bersama perangkat kerjanya menimbulkan sengkarut hukum di hadapan publik Aceh. 

Kasus SPPD fiktif ini melibatkan sebanyak 58 orang yang terdiri dari 7 Komisioner KKR Aceh, 18 staf sekretariat BRA, dan 33 orang Pokja. Dalam SPPD itu, disebutkan mereka melakukan perjalanan dinas sebanyak 51 kali dalam jangka waktu Februari-Desember 2022 ke 14 Kabupaten/Kota di Aceh serta 4 kali ke penugasan ke Jakarta dan sekali ke Bali. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi masyarakat sipil untuk penguatan kelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh meminta DPRA untuk memberhentikan para komisioner saat ini yang diduga terlibat dalam korupsi. 

Pernyataan ini disampaikan dalam rekomendasi masyarakat sipil Aceh yang kemudian dibacakan saat konferensi pers di Banda Aceh.

"Kami mendesak DPRA untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KKR Aceh untuk memperkuat kelembagaan tersebut," kata Staf LBH Banda Aceh Maulidin, di Banda Aceh, Senin (19/9/2023).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Sejumlah 12 orang korban pelanggaran HAM Rumoh Geudong bertemu dengan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar, Rabu (6/9/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menandatangani Naskah kerjasama dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI di Kantor KKR Aceh di Kuta Alam Banda Aceh, Selasa (15/8/2023). 

Rombongan dari KND langsung dihadiri oleh Ketua Komisioner KND Ibu Dante Rigmalia, dan Bapak Komisioner Kikin Purnawirawan Tarigan Sibero beserta staf. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menyerahkan Draf Pergub pelaksanaan rekomendasi reparasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh kepada pejabat SKPA/Sekretariat BRA/KKR, Jumat (11/8/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese mengatakan bahwa dalam kerja sama ke depan, Indonesia akan mendapatkan sejumlah kemudahan akses Visa untuk mengunjungi Negeri Kanguru itu. Pertama, dia menyebut Indonesia juga akan mendapatkan akses ke Visa bisnis yang diperpanjang dari tiga hingga menjadi lima tahun. 

DIALAEKSIS.COM | Kolom - Presiden Joko Widodo, Selasa, 27 Juni 2023, ke Aceh menerbitkan kembali asa para korban pelanggaran hak asasi manusia. Di Aceh, Jokowi mendorong penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat lewat penyelesaian non-yudisial.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun dan perbaikan rumah sebagai bagian dari upaya penyelesaian non-yudisial bagi masyarakat yang terdampak peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Provinsi Aceh.

Sebanyak 31 unit rumah telah dibangun dan diperbaiki oleh Kementerian PUPR dalam rangka mendukung proses pemulihan dan pemulihan trauma bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM di Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Setau saya, satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang paling sering mengunjungi Aceh adalah Joko Widodo. Disamping Pak SBY yang memiliki kontribusi besar untuk perdamaian Aceh. Walaupun kalah, Jokowi tetap menjadikan Aceh sebagai perhatian dan prioritas. Padahal, pendukung Jokowi di Aceh saat Pilpres 2019 banyak yang tiarap karena stigma negatif, bahkan dikafir-kafirkan dan hasilnya Jokowi kalah telak.  

DIALEKSIS.COM | Aceh - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, menegaskan, saat ini Pemerintah akan terus berupaya memenuhi hak korban dan berkomitmen dengan niat tulus untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden Joko Widodo tiba di Lokasi Rumoh Geudong, Selasa (27/6/2023) untuk meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa pagi, Jokowi bersama rombongan terbatas lepas landas menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Provinsi Aceh untuk kunjungan kerja hari ini. Kunjungan tersebut bertujuan untuk meluncurkan (Kick-Off) pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh pada Selasa, 27 Juni 2023. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi akan memulai proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah mengantongi nama calon Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Nama baru calon menkominfo ini untuk menggantikan Johnny Gerard Plate yang terjerat kasus korupsi.

"Sudah tapi nunggu," kata Jokowi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah menggelar kick off pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial terkait pelanggaran HAM berat di Aceh. Inisiatif ini bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban dari masa lalu yang telah mengalami pelanggaran HAM berat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Masthur Yahya, SH.MHum, menyampaikan penghormatan terhadap kebijakan Presiden Republik Indonesia terkait tiga peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu di Aceh.